Praktik Amoral Demokrasi Di Indonesia: Merenung Untuk Masa Depan

BERITA VIDEO

Oleh: Redaksi Sorban Santri

Demokrasi di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam pasca penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 kemarin. Fenomena ini menunjukkan wajah kerakyatan nan tidak lagi berorientasi pada etika dan intelektualitas, tetapi semakin terjebak dalam pragmatisme dan transaksi kepentingan.

Pilkada nan sejatinya menjadi arena untuk melahirkan pemimpin berkualitas, justru sering kali menjadi panggung politik transaksional. Calon pemimpin nan ideal dengan visi dan misi mulia untuk kemajuan bangsa, seumpama “Patih Gajah Mada” nan berkomitmen pada Sumpah Palapa, terasa mustahil untuk menang dalam sistem kerakyatan seperti ini.

Mengapa demikian? Karena kerakyatan kita tidak lagi mengedepankan moralitas sebagai landasan utamanya. Negara, melalui regulasi dan mekanismenya, seolah memberikan ruang nan sah bagi praktik-praktik amoral nan merusak. Ketika politik uang, janji-janji palsu, dan penggiringan opini nan menyesatkan menjadi perihal nan lumrah, susah untuk membayangkan terciptanya kepemimpinan nan sejati.

Demokrasi Tanpa Moralitas: Sebuah Refleksi

Masalah utama nan dihadapi adalah orientasi kerakyatan kita nan lebih condong pada hasil daripada proses. Calon pemimpin dinilai bukan dari kompetensi, rekam jejak, alias visi nan mereka tawarkan, melainkan dari keahlian mereka untuk memenuhi kepentingan pragmatis golongan tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, etika politik dan intelektualitas tenggelam di bawah kekuasaan politik uang. Demokrasi transaksional ini apalagi tampak dilegitimasi oleh sistem negara itu sendiri, nan seolah-olah menutup mata terhadap beragam pelanggaran nan terjadi di lapangan.

Memperbaiki Demokrasi, Dimulai dari Mana?

Pertanyaan besar nan kudu dijawab berbareng adalah: dari mana kita kudu memulai untuk memperbaiki kerakyatan ini? Berikut beberapa langkah nan bisa menjadi injakan awal:

1. Pendidikan Politik Sejak Dini
   Generasi muda kudu diajarkan pentingnya etika dan moralitas dalam politik. Pendidikan politik tidak hanya berbicara soal prosedur, tetapi juga nilai-nilai nan mendasari kerakyatan itu sendiri.
2. Reformasi Sistem Pemilu
   Sistem pemilu nan ada perlu diperbaiki untuk meminimalkan ruang bagi politik duit dan transaksi kepentingan. Pengawasan ketat dan hukuman tegas kudu diterapkan untuk setiap pelanggaran.
3. Peningkatan Literasi Politik Masyarakat
   Masyarakat perlu diberikan pemahaman nan mendalam tentang pentingnya memilih pemimpin berasas kapabilitas dan integritas, bukan sekadar janji manis alias uang.
4. Pemimpin Sebagai Teladan Moral
   Pemimpin nan ada saat ini kudu menjadi contoh nyata dalam menjalankan politik nan berdasarkan etika dan moralitas. Tanpa teladan nan baik, perubahan hanya bakal menjadi wacana kosong.

Mari Berpikir Jernih untuk Masa Depan

Praktik amoral dalam kerakyatan bukan hanya merusak tatanan politik, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang. Sudah saatnya kita berpikir bening dan bijak untuk menyelamatkan kerakyatan Indonesia dari lembah kehancuran moral.

Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi langkah mini nan konsisten dan didukung oleh semua komponen masyarakat bakal membawa kita ke arah nan lebih baik. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi kerakyatan nan cacat.

Demokrasi kudu menjadi jalan menuju kebaikan bersama, bukan sekadar perangkat bagi segelintir orang untuk mengejar kepentingan pribadi. Mari kita renungkan, perbaiki, dan bangun kembali kerakyatan nan beradab dan beretika untuk Indonesia nan lebih baik.

@beritasorban "Demokrasi di Indonesia kian memprihatinkan. Pilkada serentak 2024 kemarin menjadi bukti nyata gimana politik transaksional dan pragmatis menguasai panggung. Moralitas dan intelektualitas tak lagi menjadi ukuran. Bahkan, jika sosok sekelas Patih Gajah Mada ikut bertarung, dia bakal susah menang lantaran sistemnya rusak. Negara, nan semestinya menjadi penjaga demokrasi, justru seakan melegitimasi praktik-praktik amoral ini. Tapi, tetap ada harapan! Kita bisa mulai memperbaikinya dengan pendidikan politik, reformasi sistem pemilu, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi kerakyatan nan cacat. Mari berbareng bangun kerakyatan nan bermoral, beretika, dan berintegritas. Demi masa depan Indonesia nan lebih baik!". #DemokrasiBermoral #StopPolitikUang #EtikaDalamPolitik #GenerasiBersih #ReformasiDemokrasi #Pilkada2024 #fyppppppppppppppppppppppp ♬ bunyi original – Sorban Santri